China sedang menyiapkan perubahan hukum yang dapat membuat produsen robotaxi, termasuk Tesla, menanggung pelanggaran lalu lintas ketika kendaraan berjalan dalam mode otonom penuh. Jika robotaxi menerobos lampu merah atau melampaui batas kecepatan tanpa campur tangan manusia, produsen atau importirnya yang berpotensi menerima sanksi, bukan penumpang di dalam kabin.
Usulan ini diajukan kepada Standing Committee of the National People’s Congress sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Jalan. Draf tersebut memasukkan bab khusus tentang kendaraan otonom, penanganan pelanggaran di jalan umum, serta mekanisme asuransi. Namun, rancangan ini masih berada dalam tahap peninjauan dan dapat berubah sebelum resmi menjadi undang-undang.
China Membedakan Robotaxi dan Fitur Bantuan Mengemudi
Salah satu poin terpenting dari rancangan tersebut adalah pemisahan tegas antara kendaraan otonom penuh dan sistem bantuan pengemudi. Fitur Level 2 seperti Tesla Full Self-Driving atau sistem sejenis masih mengharuskan pengemudi tetap memperhatikan jalan dan siap mengambil alih kendali. Karena itu, tanggung jawab hukum atas kecelakaan atau pelanggaran dalam skenario tersebut masih berada pada manusia di balik kemudi.
Aturan baru ini ditujukan kepada teknologi Level 3 dan Level 4 yang memungkinkan kendaraan mengambil keputusan berkendara dalam kondisi tertentu dengan pengawasan manusia yang jauh lebih terbatas, atau bahkan tanpa pengemudi aktif. Level 4, yang menjadi fondasi utama layanan robotaxi, dirancang untuk beroperasi secara mandiri di area dan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya.
Data Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China menunjukkan lebih dari 70 persen mobil penumpang yang dijual tahun ini sudah memiliki kemampuan bantuan mengemudi Level 2. Sekitar sepertiga di antaranya menggunakan sistem autopilot. Meski jumlahnya besar, kendaraan tersebut tidak otomatis terkena aturan baru karena manusia masih dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Produsen Robotaxi Harus Menanggung Konsekuensi Keputusan AI
Jika diberlakukan, kebijakan ini akan mengubah cara produsen memandang tanggung jawab kendaraan otonom. Selama ini, perusahaan dapat menjual kemampuan pengambilan keputusan kepada pengguna, tetapi tanggung jawab hukum sering kali masih bergantung pada aturan umum lalu lintas atau status pengemudi. China ingin membuat garis yang lebih jelas: pihak yang mengendalikan keputusan kendaraan juga harus menanggung akibatnya.
Konsekuensinya bukan hanya soal membayar tilang. Produsen kemungkinan perlu menyediakan rekaman perjalanan, log perangkat lunak, data sensor, dan bukti kapan mode otonom diaktifkan. Sistem tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah kendaraan memang berjalan sendiri atau pengemudi seharusnya mengambil alih.
Kewajiban ini juga dapat memengaruhi biaya asuransi dan proses investigasi kecelakaan. Perusahaan robotaxi perlu memastikan data kendaraan terlindungi, mudah diaudit, dan dapat diserahkan kepada regulator tanpa menimbulkan persoalan privasi penumpang. Bagi konsumen, pendekatan ini berpotensi memberi jalur tuntutan yang lebih jelas ketika terjadi insiden.
Dampaknya bagi Tesla, Waymo, dan Baidu Apollo Go
Rancangan China datang ketika Tesla sedang memperluas ambisi robotaxi melalui Cybercab dan mendorong kehadiran fitur Full Self-Driving di pasar China. Cybercab dirancang tanpa setir, sehingga jelas berbeda dari mobil Tesla yang hanya menawarkan bantuan mengemudi Level 2. Jika kendaraan seperti ini beroperasi di jalan umum China, perusahaan akan menghadapi standar tanggung jawab yang lebih langsung.
Waymo dan Baidu Apollo Go juga termasuk pemain yang kemungkinan harus memperhitungkan aturan tersebut. Layanan mereka tidak hanya bergantung pada kemampuan algoritma, tetapi juga pada pemetaan wilayah, pusat kendali jarak jauh, pemantauan armada, serta prosedur saat kendaraan menghadapi situasi yang tidak dikenali.
Pendekatan China lebih ketat dibandingkan sebagian wilayah Amerika Serikat. Di Texas, tempat Cybercab diperkirakan dapat beroperasi lebih awal, belum ada undang-undang robotaxi yang secara khusus menetapkan pihak yang harus menerima tilang. Kendaraan otonom masih berada di bawah aturan lalu lintas umum, sehingga penentuan tanggung jawab dapat bergantung pada fakta kasus dan kerangka hukum yang tersedia.
Aturan Belum Final, tetapi Pesannya Sudah Jelas
Rancangan ini belum menjamin bahwa produsen akan selalu disalahkan untuk setiap insiden. Detail mengenai definisi otonomi penuh, pembagian tanggung jawab antara produsen dan operator, standar asuransi, serta prosedur penegakan hukum masih harus dibahas. Perubahan redaksi juga dapat terjadi sebelum proses legislasi selesai.
Meski begitu, arah kebijakannya cukup jelas. China ingin memastikan perkembangan robotaxi tidak meninggalkan kekosongan hukum ketika tidak ada pengemudi manusia yang dapat langsung ditilang. Bagi Tesla dan perusahaan sejenis, keberhasilan teknologi bukan lagi hanya diukur dari seberapa sering kendaraan dapat berkendara sendiri, tetapi juga dari kemampuan membuktikan bahwa sistem tersebut aman, dapat diaudit, dan siap menanggung konsekuensi dari setiap keputusan otomatis.
