Pasar mobil listrik di Amerika Serikat kembali mendapatkan angin segar setelah sempat melesu akibat berakhirnya pemotongan pajak federal. Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Rep. Greg Landsman asal Ohio, resmi mengajukan rancangan undang-undang bertajuk 21st Century Vehicle Choice Act pada 22 Oktober. Inisiatif legislatif ini mengusulkan pengembalian subsidi mobil listrik secara permanen dengan nilai insentif hingga dua kali lipat dari skema sebelumnya.
Langkah politisi tersebut diambil dengan alasan utama melonjaknya harga bahan bakar minyak di pasar domestik. Jika rancangan undang-undang ini disahkan, calon pembeli kendaraan ramah lingkungan akan mendapatkan pemotongan harga yang sangat signifikan. Hal ini tentu menjadi berita bagus. Produsen raksasa seperti Tesla diprediksi akan menjadi pihak yang meraih manfaat terbesar dari kebijakan baru ini.
Lonjakan Insentif Baru dan Aturan Sourcing Komponen Baterai
Melalui skema anyar ini, kredit pajak untuk pembelian mobil listrik baru berbasis baterai diusulkan melonjak dari Rp132,8 jutaan ($7,500) menjadi Rp265,5 jutaan ($15,000). Tidak hanya itu, kredit insentif pajak EV untuk bursa mobil bekas berbasis listrik juga ditingkatkan dua kali lipat, yakni dari Rp70,8 jutaan ($4,000) menjadi Rp141,6 jutaan ($8,000). Kedua bentuk subsidi ini dirancang menjadi bagian permanen dalam aturan perpajakan.
Namun, nilai potongan sebesar Rp265,5 jutaan ($15,000) merupakan batas ceiling maksimal. Angka tersebut dibagi secara proporsional menjadi dua bagian masing-masing Rp132,8 jutaan ($7,500). Sebuah kendaraan harus memenuhi dua kriteria utama secara bersamaan untuk meraih pemotongan penuh. Syarat tersebut mencakup kelayakan perakitan baterai serta pemenuhan porsi material rantai pasok dari dalam negeri atau mitra dagang. Daftar unit yang lolos syarat ketat ini selalu terbatas pada lini produksi tertentu.
Pembatasan Penghasilan dan Syarat Ketat Kepemilikan Sebelumnya
Aturan dibuat makin ketat. Rancangan 21st Century Vehicle Choice Act juga menyesuaikan ambang batas penghasilan tahunan bagi penerima manfaat insentif pajak EV. Batas pendapatan tahunan disesuaikan menjadi Rp3982,5 jutaan ($225,000) untuk pasangan menikah yang melapor pajak bersama. Sementara itu, batas bagi kepala rumah tangga ditetapkan sebesar Rp2991,3 jutaan ($169,000), dan bagi pelapor tunggal dibatasi maksimal Rp1991,3 jutaan ($112,500).
Ketentuan ini dirancang agar bantuan pemerintah tepat sasaran bagi calon pembeli kelas menengah. Selain itu, terdapat aturan pembatasan yang cukup lugas dalam usulan RUU tersebut. Konsumen yang pernah mengklaim kredit pajak insentif mobil listrik pada tahun-tahun sebelumnya dilaporkan tidak berhak mendapatkan pemotongan harga ini kembali. Kebijakan ini menutup celah pemanfaatan subsidi secara berulang oleh individu yang sama.
Efek bagi Tesla Model 3, Model Y, dan Bursa Mobil Bekas
Penghentian insentif di bawah undang-undang pemotongan pajak dan pengeluaran dari Partai Republik musim gugur lalu sempat menekan permintaan kendaraan listrik secara cepat. Peluncuran varian terjangkau seperti skema Standard trim dari Tesla belum mampu menahan penurunan minat beli konsumen secara penuh. Tesla tetap menjadi pihak paling untung jika usulan RUU ini tembus. Raksasa otomotif pimpinan Elon Musk ini menguasai volume penjualan mobil listrik terbesar di AS.
Lini populer seperti Tesla Model 3 dan Tesla Model Y berada di rentang harga yang paling peka terhadap nilai subsidi EV. Pemotongan harga langsung pada saat pembelian sangat menentukan keputusan konsumen harian. Di sisi lain, peningkatan pemotongan harga mobil bekas hingga Rp141,6 jutaan ($8,000) dipastikan akan menggairahkan kembali ekosistem pasar sekunder kendaraan listrik.
Menimbang Arah Kebijakan Industri Mobil Listrik Global
Usulan Greg Landsman bukan satu-satunya opsi yang bergulir di meja legislatif. Sebanyak 160 anggota DPR dari Partai Demokrat memberi dukungan pada usulan terpisah yang dipelopori oleh Reps. Sean Casten dan Mike Levin. Usulan alternatif tersebut berencana mengembalikan skema subsidi awal sebesar Rp132,8 jutaan ($7,500) yang berlaku hingga tahun 2032.
Keputusan ada di tangan Kongres. RUU versi Landsman sendiri saat ini belum mencatatkan sponsor pendamping resmi di DPR. Kedua rancangan undang-undang masih tertahan di tingkat komite tanpa kepastian dari pimpinan Demokrat. Bahkan jika Partai Demokrat memenangkan mayoritas kursi di pemilu sela, RUU ini tetap membutuhkan tanda tangan persetujuan Presiden. Kendati demikian, wacana ini memberikan angin segar bagi dinamika pasar EV 2026 dan adopsi transportasi bersih secara global.
