Panic, perusahaan di balik konsol genggam mungil Playdate, mengambil langkah yang jarang dilakukan produsen besar. Setelah menerima pengembalian dana tarif impor dari pemerintah Amerika Serikat, Panic mengembalikan seluruh biaya tersebut kepada pelanggan yang sebelumnya membayar biaya tambahan saat membeli Playdate.
Langkah ini membuat Panic berseberangan dengan Nintendo. Perusahaan asal Jepang tersebut dilaporkan menerima pengembalian dana tarif sekitar Rp5,31 triliun (300 juta dolar AS), tetapi menolak memberikan rebate kepada konsumen. Perbedaan sikap ini kini menjadi sorotan karena menyangkut transparansi harga dan siapa yang seharusnya menikmati uang hasil refund.
Panic Memilih Mengembalikan Tarif kepada Pembeli
Menurut halaman bantuan Panic, perusahaan sempat menanggung sendiri tarif impor sebesar 19 persen yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap barang impor. Namun, sebagai perusahaan kecil, Panic akhirnya tidak mampu terus menyerap biaya tersebut. Biaya tambahan kemudian dibebankan kepada pelanggan dan ditampilkan secara terpisah di halaman checkout.
Setelah putusan pengadilan pada Februari menyatakan tarif tersebut ilegal, Panic mengumumkan pada April 2026 bahwa pesanan baru tidak lagi dikenai biaya tarif. Perusahaan juga mengajukan permohonan refund kepada pemerintah Amerika Serikat, meski prosesnya disebut membutuhkan banyak dokumen dan pekerjaan administratif.
Pada 25 Agustus, Panic mengumumkan telah menerima dana pengembalian tersebut. Perusahaan kemudian menyatakan semua biaya tarif yang sebelumnya dibayar pelanggan telah dikembalikan. Pendiri bersama Panic, Cabel Sasser, mengatakan kepada Game Developer bahwa uang itu bukan milik perusahaan untuk dipertahankan.
Nintendo Menolak Rebate dan Menghadapi Gugatan
Nintendo mengambil posisi berbeda. Perusahaan berpendapat konsumen tidak otomatis berhak menerima rebate hanya karena ada perkembangan hukum terkait tarif. Nintendo juga menyatakan pelanggan telah menerima produk sesuai kesepakatan dan harga yang mereka bayarkan ketika transaksi berlangsung.
Dalam pembelaannya, Nintendo mengklaim telah menanggung sebagian biaya tarif. Perusahaan juga menyebut harga produknya dipengaruhi faktor lain, termasuk kenaikan biaya memori. Nintendo membantah menaikkan harga semata-mata karena tarif dan menggambarkan penyesuaian yang dilakukan sebagai kenaikan harga yang terbatas serta selektif.
Sejumlah konsumen telah mengajukan gugatan class action terhadap Nintendo. Namun, perusahaan tersebut meminta agar perkara itu dibatalkan. Nintendo berargumen bahwa konsumen tidak dipaksa membeli produknya dan selalu memiliki pilihan untuk tidak melakukan transaksi.
Refund Tarif Menguji Kepercayaan Konsumen
Secara hukum, persoalan ini tidak sesederhana membandingkan perusahaan yang mengembalikan uang dengan perusahaan yang mempertahankannya. Tarif dibayarkan dalam rantai impor dan produsen dapat berargumen bahwa harga akhir dipengaruhi biaya operasional, logistik, komponen, kurs, serta strategi bisnis. Karena itu, refund dari pemerintah tidak selalu otomatis menjadi hak pembeli.
Namun, keputusan Panic tetap memiliki nilai penting dari sudut pandang konsumen. Perusahaan tersebut sebelumnya mencantumkan tarif sebagai biaya terpisah, sehingga pelanggan dapat melihat dengan jelas bagian harga yang muncul akibat kebijakan impor. Ketika biaya itu dikembalikan, mengembalikannya kepada pihak yang menanggung beban sejak awal terasa lebih konsisten dengan prinsip transparansi.
Kasus ini juga menunjukkan keunggulan perusahaan kecil dalam membangun kepercayaan. Nilai refund Panic kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan Nintendo, tetapi dampaknya terhadap reputasi bisa besar. Bagi pembeli, kebijakan seperti ini memberi sinyal bahwa produsen tidak hanya memikirkan kepatuhan hukum, tetapi juga rasa keadilan setelah transaksi selesai.
