Sengketa hukum yang melibatkan dua raksasa arsitektur semikonduktor, Arm dan Qualcomm, kembali membuka tabir mengenai biaya lisensi cip modern. Berdasarkan data yang terungkap di pengadilan federal Amerika Serikat, tuntutan royalti untuk arsitektur Armv10 berpotensi melonjak drastis hingga mencapai puluhan persen dari harga jual sebuah cip kelas atas.
Persidangan yang dipimpin Hakim Distrik AS Maryellen Noreika ini menyoroti apakah pihak Arm telah bernegosiasi dengan itikad baik terkait lisensi v10 tersebut. Meskipun detail model tarif lengkap masih berada di bawah status segel, sejumlah angka penting terungkap di ruang sidang terbuka dan dilaporkan oleh analis industri John Dorbal.
Lonjakan Beban Royalti di Bawah Lisensi Baru
Berdasarkan dokumen dan argumen penutup dalam persidangan yang berlangsung pada 20 Oktober, model royalti Armv10 diajukan pada kisaran 12,8 persen hingga 29,5 persen dari harga sebuah cip Snapdragon kelas atas seharga Rp3,9 jutaan ($220). Angka ini menunjukkan peningkatan masif dibandingkan tarif sebesar 0,85 persen yang berlaku di bawah perjanjian lisensi lama Qualcomm saat ini.
Sebagai perbandingan, Perjanjian Lisensi Arsitektur (ALA) tahun 2013 milik Qualcomm yang masa berlakunya hingga 2033 menetapkan batasan maksimal royalti sebesar Rp33 ribuan ($1.88) per cip untuk prosesor yang memiliki lima inti CPU atau lebih. Berdasarkan catatan analis, ketentuan tersebut setara dengan 1,25 persen dari harga jual cip dengan batasan kalkulasi senilai Rp2,7 jutaan ($150), atau sekitar Rp4 ribuan ($0.23) per inti pada prosesor delapan inti. Artinya, Qualcomm saat ini hanya membayar sekitar Rp33 ribuan ($1.875) untuk setiap cip Snapdragon berinti delapan kustom.
Proyeksi Kenaikan Biaya Jangka Panjang
Dalam pemaparannya di persidangan, kuasa hukum Qualcomm, Karen Dunn, menyatakan bahwa penawaran arsitektur v10 dari Arm bisa mencapai hingga 15 kali lipat dari biaya yang dibayarkan perusahaan saat ini. Perhitungan ahli yang berada di bawah segel bahkan memperkirakan tarif untuk periode 2034 hingga 2040 dapat melonjak hingga 34,5 kali lipat dari angka saat ini.
Jika diaplikasikan pada batasan tarif lama senilai Rp33 ribuan ($1.88), angka tersebut setara dengan Rp499 ribuan ($28.2) per cip untuk periode 2027 hingga 2033, serta melonjak menjadi Rp1,1 jutaan ($64.86) per cip untuk rentang tahun 2034 hingga 2040. Sementara itu, pihak Arm melalui kuasa hukumnya, Gregg LoCascio, mempertahankan argumen bahwa ketentuan tahun 2013 sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan industri saat ini.
LoCascio menyebutkan bahwa struktur tarif v10 sebagian besar disesuaikan dengan standar biaya yang dibayarkan oleh perusahaan teknologi lain seperti Google dan Microsoft. Arm juga mempertanyakan kelayakan batasan tarif awal yang dirancang untuk cip ponsel berukuran kecil apabila diterapkan pada prosesor pusat data modern yang memiliki hingga 288 inti pemrosesan.
Upaya Penyelesaian dan Tawaran Finansial
Di tengah proses hukum yang berjalan, terungkap pula bahwa Qualcomm sempat mengajukan penawaran pembayaran di muka sebesar Rp4,4 jutaan ($250 juta) pada akhir tahun 2024 demi mengamankan ketentuan lisensi v10 sekaligus menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, pihak Arm dilaporkan menolak tawaran tersebut. Sebagai catatan historis, Qualcomm sebelumnya membayar sekitar Rp712 ribuan ($40.25 juta) di muka untuk perjanjian ALA 2013 mereka.
Hakim Noreika menilai permintaan Qualcomm agar pengadilan memerintahkan negosiasi ulang sebagai langkah yang sangat drastis dan menyatakan akan mengeluarkan keputusan tertulis setelah seluruh penyerahan argumen akhir selesai diproses.
